1
Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia", adalah pengertian ...
A
Hak warga negara
B
Kewajiban warga negara
C
Hak asasi manusia
D
Kewajiban asasi manusia
E
Hak warga negara
2
Secara garis besar hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi enam macam. Berikut ini yang BUKAN merupakan hak asasi manusia adalah ...
A
Hak Asasi Pribadi/Personal Rights
B
Hak Asasi Politik/Political Rights
C
Hak Asasi Hukum/Legal Equality Rights
D
Hak Asasi Ekonomi/Property Rigths
E
Hak Asasi Memperoleh Pesangon
3
Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia adalah UU ...
A
Nomor 29 Tahun 1990
B
Nomor 29 Tahun 1998
C
Nomor 39 Tahun 1999
D
Nomor 49 Tahun 1999
E
Nomor 59 Tahun 2009
4
Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan tentang beberapa macam hak , di antaranya adalah sebagai berikut ...
A
Hak Laki-laki
B
Hak memperoleh warisan
C
Hak berdagang dan bertani
D
Hak mempelai pria dan wanita
E
Hak Untuk Hidup, Hak Wanita, Hak Anak
5
Di antara upaya yang dilakukan negara Indonesia untuk memajukan, menghormati, dan menegakkan hak asasi manusia adalah membentuk peraturan perundang-undangan tentang HAM seperti berikut ...
A
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 19990 tentang Hak Asasi Manusia
B
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
C
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
D
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
E
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 20009 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
6
Usaha negara dalam menangani kasus pelanggaran yang menyangut anak-anak adalah dengan membentuk kelembagaan HAM ...
A
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
B
Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan
C
Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
D
Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia
E
Lembaga Sensor Film Indonesia
7
Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia, KECUALI ....
A
Sikap egois
B
Transparansi peradilan
C
Sikap tidak toleran
D
Penyalahgunaan kekuasaan
E
Ketidaktegasan aparat penegak hukum
8
Contoh bentuk dukungan yang dapat dilakukan oleh warga masyarakat dalam upaya penegakan HAM adalah ...
A
Suka share berita-berita hoax
B
Meragukan kinerja pemerintah
C
Membuat hukum dan undang-undang sendiri
D
Selalu memberikan kritik yang menjatuhkan pemerintah
E
Memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam menegakkan HAM melalui pengadilan HAM.
9
Berikut ini yang BUKAN termasuk Instrumen-Instrumen HAM Internasional adalah ...
A
UUD 1945
B
Piagam Madinah
C
Declaration by United Nations
D
Universal Declaration of Human Rights
E
Deklarasi Wina tentang HAM bagi NGO
10
10. Yang termasuk Peradilan Internasional HAM adalah sebagai berikut ...
A
Mahkamah Agung
B
Pengadilan tinggi kelas A
C
Pengadilan Militer
D
Pengadilan Agama
E
Mahkamah Pidana Internasional
11
Berikut ini yang BUKAN merupakan ciri-ciri khusus yang dimiliki hak asasi manusia jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain adalah ...
A
Hakiki
B
Universal
C
Tidak dapat dicabut
D
Tidak dapat dibagikan
E
Dapat diserahkan ke pihak lain
12
Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya karena memiliki ciri khusus ...
A
Hakiki
B
Parsial
C
Universal
D
Sosial
E
Political
13
Hak asasi manusia adalah adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Pernyataan ini tersebut merupakan ciri khusus HAM ...
A
Hakiki
B
Parsial
C
Universal
D
Sosial
E
Political
14
"Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Pernyataan tersebut adalah pengertian hak asasi manusia menurut ...
A
Piagam Jakarta
B
Piagam Madinah
C
Piagam Internasional
D
Piagam Persyerikatan Bangsa-Bangsa
E
UU RI Nomor 39 tahun 1999
15
Segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab adalah definisi dari ...
A
Hak
B
Kewajiban
C
Perintah
D
Kewajiban asasi manusia
E
Kewajiban dasar manusia
16
Kewajiban dasar setiap manusia adalah pengertian dari ...
A
Hak
B
Kewajiban
C
Perintah
D
Kewajiban asasi manusia
E
Kewajiban dasar manusia
17
Seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia", adalah definisi ...
A
Hak
B
Kewajiban
C
Perintah
D
Kewajiban asasi manusia
E
Kewajiban dasar manusia
18
Dedinisi tentang kewajiban dasar manusia tertuang dalam Pasal ...
A
1 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 1990
B
1 ayat (2) UU RI No. 29 Tahun 1990
C
1 ayat (2) UU RI No. 29 Tahun 1998
D
1 ayat (2) UU RI No. 39 Tahun 1999
E
1 ayat (2) UU RI No. 39 Tahun 2009
19
Ketentuan Keuangan Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republoik Indonesia Tahun 1945 salah satunya pasal 23 D yang berbunyi ....
A
Rancangan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersma DPRdengan memperhatikan pertimbangan DP
B
Negara memiliki Bank Sentral
C
Hal - hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang - Undang .
D
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang - Undang.
E
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang- Undang .
20
Presiden Republik Indonesia menyusun RAPBN setiap tahun , selaku ......
A
Panglima tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut.
B
Kepala Negara .
C
Kepala Pemerintahan .
D
Pelaksana Kedaulatan Rakyat .
E
Pemegang Kekuasaan Tertinggi kedaulatan negara
21
Sebelum dilakukan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ada Lembaga Tinggi Negara yang tugasnya memberi pertimbangan kepada Presiden adalah..
A
Dewan Pertimbangan Agung .
B
Dewan Perwakilan Daerah,
C
Team Sebelas .
D
Staf Ahli .
E
Sekretaris Kabinet .
22
Kekuasaan Yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia disebut juga ....
A
kekuasaan Eksaminatif .
B
kekuasaan Federatif .
C
kekuasaan Konsultatif .
D
kekuasaan Eksekutif .
E
kekuasaan Kehakiman .
23
John Locke memperkenalkan tiga kekuasaan negara, salah satunya kekuasaan yang fungsinya mengurusi urusan luar negeri , urusan perang dan damai disebut kekuasaan..
A
Legislatif .
B
Eksekutif .
C
Yudikatif .
D
Federatif .
E
Eksaminatif .
24
Yang dimaksud dengan ajaran Trias Politica oleh Monstesquieu ialah ...
A
Legislatif , Federatif , Eksaminatif .
B
Eksekutif , Yudikatif , federatif .
C
Legislatif , Eksekutif , Eksaminatif .
D
Legislatif , Eksekutif , Yudikatif .
E
Legislatif , Eksekutif , Konsultatif .
25
Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang- undangan yang tingkatannya ...
Jawaban : E
26.
Jawaban : A
27.
Jawaban : B
28.
Jawaban : D
A
diatas undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar.
B
dibawah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang ( PERPU ).
C
diatas Peraturan Pemerintah sejajar dengan Undang - Undang .
D
diatas Undang - Undang terhadap KEPRES.
E
dibawah Undang - Undang terhadap Undang - Undang .
26
Lembaga Tinggi Negara yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final adalah ....
A
Mahkamah Konstitusi .
B
Mahkamah Agung .
C
Kejaksaan Agung .
D
Mahkamah Militer Luar Biasa Mahmilub .
E
Arbitrase
27
Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum perubahan Lembaga Negara yang anggota - anggotanya berasal dari unsur ABRI , Utusan Daerah adalah ..
A
Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ).
B
Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR ).
C
Mahkamah Agung
D
Dewan Pertimbangan Agung ( DPA ).
E
Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ),
28
Setelah dilakukan perubahan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lembaga tinggi negara yang kekuasaannya mengontrol setiap kebiakan Pemerintah dan memiliki hak interpelasi , hak angket , hak menyatakan pendapat , adalah ....
A
Mahkamah Konstitusi .
B
Dewan Perwakilan Daerah .
C
Majelis Permusyawaratan Rakyat .
D
Dewan Perwakilan Rakyat .
E
Komisi Pemilihan Umum.
29
Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke 4 memuat tujuan negara salah satunya “ memajukan kesejahteraan umum , termasuk menganut teori tjuan negara .....
A
teori kekuasaan .
B
teori teokratis .
C
negara polisi .
D
negara hukum .
E
negara welfare state
30
Perhatikan data - data dibawah ini :
1.Negara tidak boleh turut campur dalam urusan pribadi .
2 .Negara menyelenggarakan ketertiban hukum .
3. Perlu dibentuk perundang - undangan yang mencerminkan kehendak seluruh rakyat
4. Adanya supremacy of law .
5. Negara semata - mata menjaga keamanan dan ketertiban .
Dari data - data diatas yang termasuk ciri - ciri tujuan negara menurut Immanuel Kant adalah nomor ....
A
( 1 ) , ( 2 ) , dan ( 3 ).
B
( 2 ) , ( 3 ) , dan ( 4 ).
C
( 3 ) , ( 4 ) , dan ( 5 ).
D
( 1 ) , ( 3 ) .dan ( 5 )’
E
( 2 ) , ( 4 ) , dan ( 5 ).
31
Memposisikan Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai kepala Pemerintahan , adalah .....
A
negara kesatuan sistem sentralisasi.
B
menganut sistem pemerintahan Presidentiil
C
menganut sistem pemerintahan Parlementer .
D
menganut Zaken Kabinet .
E
Negara Federasi .
32
Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 yang dimaksud Pemerintah Daerah terdiri dari ....
A
Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
B
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah .
C
Komite Nasional Daerah dan Badan Eksekutif Daerah .
D
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah .
E
Kepala Daerah dan Perangkat Daerah .
33
Dibawah ini yang bukan kewenangan Pemerintah Daerah menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah
A
urusan pemerintahan bidang fiskal .
B
urusan pemerintahan bidang penanaman modal .
C
urusan pemerintahan bidang agam
D
urusan pemerintahan bidang yustisi .
E
urusan pemerintahan bidang poloitik luar negeri .
34
Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain diperlukan syarat ialah ....
A
mempunyai tujuan negara .
B
mempunyai pemerintahan yang stabil .
C
manakala kemerdekaan dan kedaulatan telah mendapatkan pengakuan dari negara lain
D
mempunyai konstitusi
E
mempunyai ideologi .
35
Salah satu bukti hubungan internasional yang dijalankan oleh bangsa Indonesia diawal kemerdekaan adalah ...
A
menjadi salah satu negara pendiri organisasi ASEAN .
B
Kerjasama Economi Asia Pasifik ( APEC ).
C
Menjadi anggota GNB
D
mengirimkan TNI menjadi bagian dari misi perdamaian dunia .
E
menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Aasia Afrika .
36
Pernyataan Pendirian Politik Luar Negeri Indonesia antara lain berbunyi “ tetapi mestikah kita , bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan megara kita harus memilih antara pro- Rusia atau pro - Amerika ? pernyataan ini disampaikan oleh Pemerintah pada ......
A
tanggal 18 Agustus Tahun 1945 .
B
tanggal 17 - Agustus 1945 .
C
tanggal 28 September Tahun 1950 .
D
tanggal 2 September tahun 1948 .
E
tanggal 18 April tahun 1955
37
Azas dalam membuat perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal , baik yang bersifat positif maupun negatif disebut azas .......
A
Rebus Sig Stantibus .
B
Pacta Sunt Servanda .
C
Courtesy .
D
Bonafides.
E
Reciprositas .
38
Jika diperhatikan dapat dikatakan bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih memperhatikan Trias Politika , tetapi dalam pengertian ....
A
pemisahan kekuasaan .
B
pembagian kekuasaan .
C
pelimpahan kekuasaan .
D
pemerataan kekuasaan
E
penggabungan kekuasaan .
39
Pemerintah dalam arti sempit meliputi ...
A
lembaga eksekutif dan legislatif.
B
lembaga eksekutif dan yudikatif .
C
seluruh kekuasaan negara .
D
presiden , wakil presiden , dan para menteri .
E
eksekutif , yudikatif , dan legislatif
40
Perhatikan negara-negara dibawah ini:
1. Inggris.
2. Amerika Serikat ,
3. Cina .
4. Malysia .
5. Indonesia .
Dari beberapa negara diatas mana yang menganut sistem pemerintahan Presidentiil ?
A
2 dan 5 .
B
2 dan 3 .
C
3 dan 4 .
D
4 dan 5 .
E
1 dan 3
41
Pancasila menjamin Hak Asasi Manusia melalui nilai - nilai yang terkandung di dalamny Nilai - nilai Pancasila dapat dikatagorikan menjadi 3 yaitu ...
A
nilai ideal , nilai religius , nilai estetika .
B
nilai ideal , nilai instrumental , nilai praksis .
C
niali ideal , nilai praksis , nilai religius .
D
nilai instrumental , nilai praksis , nilai sosial .
E
nilai ideal , nilai instrumental , nilai keindahan .
42
Nilai - nilai Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945termasuk dalam nilai ..
A
nilai sosial .
B
nilai praktis .
C
nilai ideal .
D
nilai instrumental .
E
nilai religius .
43
Sekumpulan gagasan, ide, keyakinan , kepercayaan dan cita -cita yang menyeluruh dan sistimatis dalam bidang politik disebut ....
A
ideologi.
B
cita - cita .
C
pandangan hidup .
D
prinsip .
E
paradigma .
44
Berikut adalah bukti bahwa Pancasila adalh ideologi terbuka , kecuali .....
A
merupakan cita - cita yang hidup dalam mayarakat .
B
hasil musyawarah dankonsensus masyarakat .
C
isinya operasional .
D
bersifat dinamis dan reformis .
E
memiliki dimensi idealistis , normatif , dan realistis .
45
Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama setelah terlebih dahulu diputus perkaranya disbut azas ....
A
nebus in idem .
B
pacta sunt servanda .
C
rebus sic stantibus .
D
inadmissible .
E
admissible .
46
Pelanggaran HAM Internasional salah satunya berbentuk pembunuhan adalah pelanggaran HAM dalam kategori .....
A
kejahatan genosid
B
invasi .
C
kejahatan perang .
D
agresi .
E
kejahatan melawan kemanusiaan .
47
Korl Donitz dari Jerman , Hideki Tojo dari Jepang , Saddam Hussein dari Irak telah diadili oleh Pengadilan Internasional karena melanggar HAM dalam kategori ....
A
The Crime of Genocide .
B
Crime Againts Humanity .
C
The Crime of Aggression .
D
War Crime .
E
Kejahatan melawan kemanusiaan .
48
Ketentuan konstitusional Keuangan Negara sebagai mana diatur dalam pasal 23 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
A
pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang - undang .
B
macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang - undang.
C
Negara memiliki suatu Bank Sentral .
D
RAPBN di ajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR.
E
Hal - hal lain mengenai keuangan Negara diatur dengan undang - undang .
49
Lembaga Negara yang kedudukannya tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara , juga tidak sama dengan kementrian negara yang tugasnya menetapkan kebijakan moneter adalah ....
A
Badan Pemeriksa Keuangan .
B
Bank Sentral .
C
Dewan Pertimbangan Presiden .
D
Mahkamah Konstitusi .
E
Bank Syariah .
50
Pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh BPK dan hasil dari pemeriksaan itu dilaporkan kepada ......
A
DPR dan DPRD .
B
DPR dan DPD .
C
DPD dan DPRD .
D
Menteri Keuangan dan Mahkamah Konstitusi .
E
Kepolisian dan Kejaksaan Agung .
